
Nabire – Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Workshop I penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional (Renja Subnas) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Nabire, Kamis (12/02). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan dokumen operasional tingkat provinsi tersusun realistis, terukur, dan sesuai dengan karakteristik wilayah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Tengah, Yan Richard Pugu, menegaskan workshop ini menjadi forum penyamaan persepsi sekaligus panduan teknis penyusunan rencana kerja. Ia berharap forum tersebut mampu memberikan gambaran terstruktur dan contoh peluang kegiatan yang dapat diintegrasikan dalam Renja Subnas FOLU Net Sink 2030 tingkat provinsi.
Papua Tengah memiliki kawasan hutan seluas 5,7 juta hektare, dengan 3,6 juta hektare masuk dalam arahan aksi mitigasi, sebagian besar berstatus perlindungan High Conservation Value (RO 11). Potensi ini menempatkan Papua Tengah sebagai wilayah kunci dalam mendukung target nasional penurunan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Dalam diskusi, peserta juga membahas dinamika pengelolaan di tingkat tapak. Rencana awal pembentukan 10 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) disesuaikan menjadi tiga unit karena keterbatasan fiskal daerah. Penyesuaian ini menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan Renja Subnas yang lebih adaptif dan realistis.
Tenaga Ahli Mujetahid memaparkan arah spasial FOLU Net Sink 2030 sebagai dasar penentuan prioritas aksi di Papua Tengah. Sementara itu, Paulus Mandibondibo menjelaskan kerangka penyusunan Renja Subnas agar terintegrasi dengan perencanaan daerah dan selaras dengan kebijakan nasional.
Forum juga menekankan pentingnya menjaga hutan alam yang tersisa, meregenerasi hutan terdegradasi, memperkuat perhutanan sosial dan hutan adat, serta memastikan sistem Monitoring, Reporting and Verification (MRV) berjalan optimal.
Workshop ini menjadi fondasi awal penyelarasan target dan rencana aksi mitigasi Papua Tengah dengan target nasional FOLU Net Sink 2030, sekaligus memperkuat perencanaan pembangunan rendah emisi di tingkat daerah ***