Wamenhut, Perhutanan Sosial Harus Jadi Penggerak Ekonomi Desa Hutan Tanpa Mengorbankan Kelestarian Hutan

Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan perhutanan sosial kini tidak lagi diukur dari luasnya izin yang diberikan kepada masyarakat. Fokus utama saat ini adalah memastikan hutan tetap lestari sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan melalui pengelolaan yang produktif dan berkelanjutan.

SIAPS.CO – Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menegaskan bahwa tantangan terbesar program perhutanan sosial saat ini bukan lagi memperluas akses pengelolaan kawasan hutan, melainkan meningkatkan kualitas pengelolaannya agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Perhimpunan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Indonesia (PLMDHI) Jawa, Madura, dan Banten Tahun 2026 yang berlangsung di Madiun, Jawa Timur, Jumat (6/6).

Menurut Rohmat, kondisi hutan di Pulau Jawa menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tingginya kepadatan penduduk membuat luas tutupan hutan di seluruh provinsi di Jawa berada di bawah 30 persen dari total daratan. Oleh karena itu, keberadaan hutan yang tersisa memiliki peran sangat penting sebagai penyangga ekosistem, sumber air, dan penopang kehidupan masyarakat.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang selama ini turut menjaga dan melestarikan kawasan hutan di Pulau Jawa.

“Hutan yang masih tersisa di Jawa memiliki nilai yang sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Karena itu, peran masyarakat dalam menjaga hutan menjadi semakin strategis,” ujarnya.

Hingga Mei 2026, Kementerian Kehutanan telah memberikan akses perhutanan sosial seluas 8,34 juta hektare kepada masyarakat melalui berbagai skema pengelolaan. Program tersebut telah melibatkan lebih dari 1,43 juta kepala keluarga dan didukung oleh lebih dari 16 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di berbagai daerah.

Namun demikian, Rohmat menekankan bahwa capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan agar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat semakin besar dan berkelanjutan.

Agroforestri Jadi Kunci Keseimbangan Ekonomi dan Kelestarian Hutan

Menurut Rohmat, pengembangan agroforestri menjadi salah satu strategi utama yang terus didorong pemerintah. Melalui Program Fasilitasi Agroforestri Pangan dan Energi (FAPE), kelompok tani hutan mendapatkan dukungan berupa bibit dan pendampingan untuk mengembangkan usaha yang menggabungkan sektor kehutanan dan pertanian secara terpadu.

Konsep agroforestri dinilai mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan fungsi konservasi kawasan hutan.

“Kita ingin masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik tanpa mengurangi fungsi ekologis hutan. Agroforestri menjadi solusi untuk mewujudkan kedua tujuan tersebut secara bersamaan,” jelasnya.

Wamenhut juga melihat peluang besar bagi kelompok perhutanan sosial untuk terlibat dalam berbagai program prioritas nasional, seperti swasembada pangan, swasembada energi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih.

Ia menilai hasil agroforestri dan produk usaha masyarakat desa hutan memiliki potensi menjadi bagian dari rantai pasok berbagai program tersebut. Dengan demikian, nilai ekonomi yang diperoleh masyarakat dapat terus meningkat.

Selain itu, Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Pertanian saat ini memperkuat kerja sama dalam optimalisasi lahan perhutanan sosial untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Langkah tersebut dilakukan tanpa membuka kawasan hutan baru, melainkan memaksimalkan pemanfaatan lahan yang telah memiliki akses kelola resmi.

Rohmat juga menegaskan komitmen pemerintah menjadikan perhutanan sosial sebagai salah satu instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di dalam maupun sekitar kawasan hutan.

Terkait perkembangan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), pemerintah bersama Perum Perhutani terus melakukan pembahasan guna menghasilkan kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Menurutnya, penyelesaian KHDPK diharapkan menjadi fondasi baru bagi pengelolaan hutan di Pulau Jawa yang lebih produktif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Di akhir sambutannya, Rohmat mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari LMDH, Perhutani, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, hingga para pendamping masyarakat untuk memperkuat kolaborasi.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan perhutanan sosial harus diukur dari meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat, berkembangnya usaha produktif, terbukanya akses pasar, serta lahirnya kelompok usaha perhutanan sosial yang mandiri dan berdaya saing.

“Perhutanan sosial akan berhasil jika seluruh pihak bekerja bersama. Dengan kolaborasi yang kuat, hutan dapat tetap lestari dan masyarakat desa hutan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik,” pungkasnya.