
Bukan untuk komersialisasi—pemerintah siapkan skema baru demi lindungi alam dan sejahterakan masyarakat.
SIAPS.CO – Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya menjaga keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan Satgas Inovasi Pembiayaan Taman Nasional. Satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Rapat perdana Satgas dipimpin Hashim Djojohadikusumo, didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Turut hadir Mari Elka Pangestu bersama perwakilan LSM dan mitra pembangunan.
Hashim menegaskan, inovasi pembiayaan ini bukan untuk eksploitasi, melainkan menempatkan ekologi sebagai prioritas utama. Pemerintah ingin memastikan konservasi tetap menjadi fondasi, sementara sektor pariwisata hanya berperan sebagai pendukung.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan mengembangkan proyek percontohan di 13 taman nasional, termasuk kawasan penting seperti Lanskap Peusangan dan Bukit 30. Program ini akan dijalankan melalui dua strategi utama, yakni reformasi kebijakan dan mobilisasi pendanaan dari berbagai sumber.
Pemerintah juga membuka peluang skema baru seperti perdagangan karbon dan blended finance yang melibatkan sektor swasta serta lembaga filantropi. Dukungan datang dari WWF Indonesia yang menilai langkah ini dapat membuka akses pendanaan global untuk perlindungan habitat satwa.
Selain pembiayaan, penguatan sumber daya manusia dan teknologi pengawasan juga menjadi fokus untuk memastikan transparansi dan efektivitas pengelolaan kawasan.
Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis taman nasional di Indonesia dapat dikelola lebih berkelanjutan, sekaligus memberi manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.