Wamenhut Dorong Penguatan Tata Kelola dan Penegakan Hukum demi Selamatkan Hutan Indonesia

Jakarta – Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan pentingnya memperkuat tata kelola kawasan hutan serta pengawasan dan penegakan hukum di tingkat tapak guna menjaga keberlanjutan hutan Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam webinar bertajuk “Menyoal Tata Kelola Kawasan Hutan: Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Tingkat Tapak” yang digelar Yayasan Sarana Wana Jaya di Jakarta, Selasa (24/02/2026).

Dalam paparannya, Rohmat menyebut sektor kehutanan sebagai pilar penting pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Menurutnya, hutan berperan strategis sebagai penyedia jasa lingkungan, penjaga sistem hidrologi, sumber pangan dan energi, hingga pencipta lapangan kerja serta penopang keseimbangan ekologi.

Ia menyoroti meningkatnya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor di sejumlah daerah sebagai peringatan keras atas lemahnya tata kelola dan perlindungan hutan di lapangan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kehutanan mendorong pengelolaan hutan berbasis lanskap ekosistem, penguatan kebijakan Satu Peta, serta pembentukan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan di tingkat provinsi guna memperkuat sinergi pusat dan daerah.

Penguatan penegakan hukum juga menjadi prioritas. Saat ini sekitar 4.800 polisi kehutanan (polhut) harus mengawasi lebih dari 125 juta hektare kawasan hutan dan konservasi. Pemerintah mengusulkan pembentukan Balai Penegakan Hukum dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di 24 wilayah, penambahan 21 ribu personel polhut dengan rasio pengamanan 1:5.000 hektare, serta pemanfaatan teknologi informasi dan drone untuk mendeteksi deforestasi dan kebakaran sejak dini.

Rohmat juga menegaskan peran strategis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai garda terdepan dalam menjaga kawasan hutan, mencegah kebakaran, pembalakan liar, perkebunan dan tambang ilegal, serta memperkuat perhutanan sosial dan perlindungan satwa.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dan inovasi agar kelestarian hutan tetap terjaga seiring pembangunan yang berkelanjutan.

Webinar ini turut menghadirkan Direktur INSTIPER Agus Setyarso dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemen PAN-RB Nanik Murwati, serta diharapkan menjadi momentum memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kehutanan di Indonesia.