
Tak sekadar turunkan emisi—Indonesia perkuat “safeguard” demi hutan lestari dan masyarakat terlindungi
SIAPS.CO – Kementerian Kehutanan bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup memperkuat penerapan prinsip safeguard dalam tata kelola kehutanan guna mendukung program FOLU Net Sink 2030. Upaya ini dibahas dalam forum Executive Dialogue di Jakarta.
Program FOLU Net Sink 2030 merupakan strategi nasional untuk menekan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari penurunan emisi, tetapi juga dari perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kemenhut, Mahfudz, menekankan bahwa safeguard menjadi fondasi utama dalam memastikan tata kelola yang baik. Hal senada disampaikan Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, yang menyebut safeguard sebagai instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas dan melindungi kelompok rentan.
Dalam implementasinya, Indonesia menggunakan berbagai sistem seperti Environmental and Social Management System (ESMS) serta Safeguard Information System (SIS) REDD+ untuk memastikan standar nasional dan internasional terpenuhi.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menegaskan bahwa safeguard bukan sekadar alat pengaman, tetapi menjadi “kompas integritas” agar program berjalan adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Forum ini juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas, harmonisasi kebijakan, serta koordinasi lintas sektor. Ke depan, pemerintah akan mendorong digitalisasi sistem, pelaporan berbasis masyarakat, serta peningkatan kesiapan institusi untuk memenuhi standar global dan mengakses pendanaan iklim.
Dengan penguatan ini, Indonesia optimistis dapat menjaga kelestarian hutan sekaligus memperkuat kepercayaan dunia dalam upaya penanganan perubahan iklim.