Kemenhut Luncurkan Skema Pembiayaan Baru, Perhutanan Sosial Makin Mudah Akses Modal

Tak lagi terkendala modal—skema “blended finance” jadi solusi baru dorong ekonomi masyarakat sekitar hutan.

SIAPS.CO — Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mendorong inovasi pembiayaan perhutanan sosial melalui peluncuran skema Blended Finance Model (BFM) bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan lembaga perantara (Lemtara).

Program ini menjadi bagian dari Proyek KIBAR yang bertujuan memperluas akses permodalan bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), sekaligus memperkuat kapasitas usaha masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menegaskan bahwa skema ini bukan sekadar program administratif, tetapi langkah nyata untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan di tingkat tapak.

“Blended finance menjadi solusi agar usaha perhutanan sosial lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui pendekatan ini, sumber dana publik, dukungan internasional, dan pembiayaan lain digabungkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Perwakilan Kemenhut, Enik Ekowati, menyebut skema ini penting untuk mendorong usaha masyarakat naik kelas dari subsisten menjadi produktif dan berorientasi pasar, sekaligus mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030.

Program ini juga melibatkan mitra global seperti Global Green Growth Institute dan dukungan Pemerintah Inggris melalui UKFCDO, yang berperan dalam penguatan teknis dan mitigasi risiko investasi.

Dari 40 proposal yang masuk, terpilih 10 program terbaik yang akan dijalankan di 7 provinsi, mencakup 18 kabupaten/kota dan melibatkan 64 KUPS. Selain itu, sektor swasta seperti offtaker turut dilibatkan untuk menjamin akses pasar dan stabilitas harga produk.