Menteri Kehutanan Serahkan SK Perhutanan Sosial untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Timur

SIAPS.CO – Menteri Kehutanan Republik Indonesia secara langsung menyerahkan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Perhutanan Sosial kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di Provinsi Kalimantan Timur pada Sabtu, 28 Februari. Acara yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mempercepat pemberian akses pengelolaan hutan serta meningkatkan kualitas implementasi program Perhutanan Sosial di Indonesia.

Penyerahan SK ini dihadiri oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Gubernur Kalimantan Timur, menandakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pelaksanaan Perhutanan Sosial di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan menjelaskan bahwa Perhutanan Sosial merupakan salah satu program prioritas Presiden yang bertujuan menjadikan hutan sebagai sumber daya alam strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian.

“Kami terus memperluas akses kelola hutan untuk masyarakat, sebagai bagian dari komitmen pemerataan ekonomi dan penguatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Hingga tahun 2025, target kami adalah mendistribusikan akses kelola Perhutanan Sosial seluas 8,33 juta hektare, yang akan mencakup 11.192 unit SK untuk 1,4 juta Kepala Keluarga di seluruh Indonesia. Di Kalimantan Timur, capaian Perhutanan Sosial sudah mencapai 360.947,82 hektare yang terbagi dalam 223 unit SK dan telah memberikan manfaat kepada 23.451 Kepala Keluarga,” ungkap Menteri Kehutanan.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan juga menyerahkan Bantuan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Bang Pesona) sebesar Rp50.000.000 untuk setiap kelompok tani hutan yang menerima SK. Bantuan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan usaha berbasis hutan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Keempat kelompok tani hutan yang menerima SK Perhutanan Sosial tersebut meliputi KTH Meranti Bakungan Makmur (Kutai Kartanegara), KTH Wana Makmur (Kutai Timur), KTH Quarry Perjuangan (Kutai Timur), dan KTH Sentosa Rimba (Kutai Timur), dengan total luas area mencapai sekitar 833 hektare yang melibatkan 140 Kepala Keluarga.

Penyerahan SK ini, menurut Menteri Kehutanan, bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengelola kawasan hutan secara optimal dan produktif tanpa mengabaikan aspek kelestariannya.

“Dengan kepastian hukum, masyarakat dapat memanfaatkan kawasan hutan dengan lebih maksimal, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan,” tegas Menteri Kehutanan.