Perpres 110/2025 Terbit, Pemerintah Perkuat Tata Kelola Pasar Karbon Nasional

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 sebagai landasan baru penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini menegaskan pasar karbon sebagai instrumen strategis pembiayaan konservasi sekaligus pendorong pembangunan berkelanjutan.

Perpres tersebut disusun melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, dengan melibatkan akademisi, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat. Pemerintah menekankan regulasi ini dirancang sesuai kebutuhan nasional dan berada sepenuhnya dalam kendali negara, meski tetap membuka ruang kerja sama internasional dalam kerangka kepentingan Indonesia.

Aturan ini juga menjadi implementasi Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Melalui tata kelola karbon yang diperkuat, potensi karbon hutan Indonesia diharapkan dikelola secara adil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kementerian Kehutanan menilai kebijakan ini mempertegas peran sektor kehutanan, bukan hanya dalam menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga menghasilkan unit karbon bernilai ekonomi tinggi. Pengelolaan hutan konservasi, lindung, dan produksi diperkuat untuk mendukung ketahanan iklim dan pertumbuhan ekonomi hijau.

Tiga pembaruan utama dihadirkan dalam Perpres ini, yakni integrasi kebijakan karbon dengan agenda pembangunan nasional, penyederhanaan sistem perdagangan melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang lebih efisien, serta pembagian peran yang lebih jelas dan akuntabel antar kementerian/lembaga.

Selain itu, kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial dan rehabilitasi lahan kritis. Masyarakat yang berperan menjaga dan memulihkan hutan dipastikan memperoleh manfaat ekonomi yang terukur.

Untuk memperkuat ekosistem karbon nasional, Kementerian Kehutanan menjalin kemitraan dengan sejumlah lembaga internasional, seperti International Emissions Trading Association, Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, dan The Coalition to Grow Carbon Markets. Kolaborasi ini bertujuan menjaga standar integritas global sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap kredit karbon Indonesia.

Melalui Perpres 110/2025, pemerintah menargetkan kredit karbon Indonesia berstandar tinggi, berintegritas, dan diakui dunia, tanpa meninggalkan prioritas pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat.