Menelusuri Jejak Sejarah Perhutani dari Jati Jawa hingga Pilar Pengelolaan Hutan Nasional

Oleh: Dr. Transtoto Handadhari

Rimbawan Senior KAGAMA, Dirut Perum Perhutani 2005–2008, Alumnus UGM Yogyakarta dan University of Wisconsin–Madison, AS

SIAPS.CO – Perum Perhutani menempati posisi unik dan historis dalam perjalanan kehutanan Indonesia. Di mata rimbawan—baik pejabat kehutanan, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat sekitar hutan—Perhutani kerap disebut sebagai “guru besar” pengelolaan hutan di Indonesia. Meski kini menghadapi berbagai tantangan, institusi ini tetap menjadi simbol kebanggaan dalam tata kelola hutan negara, khususnya di Pulau Jawa.

Sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, pengembangan ilmu kehutanan ditopang oleh dua perguruan tinggi tertua, yakni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB). Keduanya tumbuh seiring dan saling menguatkan dengan Perum Perhutani sebagai laboratorium praktik pengelolaan hutan skala besar.

Salah satu tokoh sentral dalam sejarah penguatan keilmuan tersebut adalah Prof. Ir. R. Soedarwono Hardjosoediro, alumnus IPB sekaligus dosen ahli pengelolaan hutan di Fakultas Kehutanan UGM. Dengan ketegasan berpikir, kecerdasan logika, dan dedikasi tinggi, ia bersama para dosen muda dan mantan mahasiswanya berperan besar dalam merintis fondasi keilmuan praktis yang kemudian menjadi ciri khas Perhutani.

Jati Jawa dan Asal-usulnya

Perum Perhutani saat ini mengelola kawasan hutan seluas sekitar 2,4 juta hektare dan dikenal dunia sebagai pengelola jati berkualitas tinggi. Namun, menariknya, tidak banyak yang mengetahui asal-usul jati Jawa (Tectona grandis L.) yang kerap dijuluki di Amerika sebagai magic wood.

Menurut penuturan Ir. Slamet Soedjono (88), mantan rimbawan Perhutani yang dikenal sebagai “kamus berjalan”, jati Jawa bukan tanaman asli Nusantara. Jenis ini diduga berasal dari India dan dibawa oleh komunitas Hindu lebih dari 12 abad sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit. Kedatangan berikutnya terjadi sekitar abad ke-7 Masehi, seiring berkembangnya peradaban Hindu di Jawa, termasuk berdirinya Kerajaan Kalingga di wilayah Jepara.

Fakta ini diperkuat oleh temuan arkeologis di Sangiran yang tidak menemukan fosil jati pada lapisan prasejarah. Artinya, jati hadir sebagai tanaman introduksi yang kemudian tumbuh dan beradaptasi sangat baik di Jawa.

Jati dalam Peradaban Nusantara

Kayu jati telah lama menjadi bagian penting dalam sejarah Nusantara. Armada laut kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Singosari, dan Mataram memanfaatkan jati untuk perkapalan. Bangunan-bangunan monumental—keraton, hingga masjid-masjid tua seperti Masjid Agung Demak dan bangunan bersejarah di Cirebon—juga menggunakan tiang-tiang jati berukuran besar. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum dikelola secara sistematis, jati di Jawa telah tumbuh hingga usia ratusan tahun, meski masih bersifat tanaman perseorangan.

Awal Pengelolaan Hutan Jati oleh Negara

Titik balik pengelolaan jati secara terstruktur terjadi pada masa kolonial Belanda. Setelah kedatangan armada Belanda di Banten pada 1596 dan pembentukan VOC pada 1602, kebutuhan kayu jati untuk perkapalan dan bangunan meningkat pesat. VOC kemudian memperluas penguasaannya atas hutan-hutan jati di pesisir utara Jawa, dari Cirebon hingga Gresik.

Serangkaian perjanjian politik dengan raja-raja Mataram pada 1680, 1705, 1733, dan 1743 membuat wilayah kekuasaan kerajaan menyusut drastis, termasuk kawasan hutan jati. Eksploitasi besar-besaran tanpa pengelolaan berkelanjutan menyebabkan kerusakan hutan yang parah.

Kondisi inilah yang mendorong Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels mengeluarkan Plakat Kehutanan pada 26 Mei 1808. Plakat ini menetapkan hutan sebagai domain negara, membentuk Direksi Hutan Kayu (Directie van Houtbosch), serta menarik pengelolaan hutan dari tangan para residen.

Tanggal tersebut menjadi tonggak penting lahirnya sistem pengelolaan hutan modern di Jawa, yang kelak berkembang menjadi Perum Perhutani.

Dari Kolonial hingga Republik

Direksi Hutan Kayu terus berevolusi hingga menjelang akhir kolonial Belanda dengan nama Boschwezen. Pada masa pendudukan Jepang, lembaga ini berganti nama menjadi Ringyo Tyuoo Zimuyo. Setelah kemerdekaan, pengelolaan hutan berada di bawah Jawatan Kehutanan (1945), lalu berkembang menjadi Departemen Kehutanan pada 1983.

Perum Perhutani sendiri ditetapkan sebagai entitas usaha negara pada 1961. Seiring waktu, wilayah kerjanya difokuskan di Pulau Jawa, dengan Jawa Barat resmi bergabung pada 1972.

Pilar Kelestarian dan Kesejahteraan

Kini, Perum Perhutani tidak hanya berperan sebagai pengelola jati Jawa—yang kerap disebut sebagai “kayu pusaka Nusantara”—tetapi juga mengelola jenis hutan lainnya seperti pinus, kayu putih, serta menjalankan program kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Dengan sejarah panjang lebih dari dua abad, Perum Perhutani layak dipertahankan dan terus dikembangkan sebagai pilar utama pembangunan hutan lestari dan ekosistem Pulau Jawa, sekaligus warisan berharga bagi kehutanan Indonesia ***