Rakit Kayu Ilegal Digagalkan di Sungai Pawan, Lima Orang Diamankan

SIAPS.CO – Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan berhasil menggagalkan upaya peredaran kayu ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Operasi penindakan dilakukan pada Sabtu dini hari, 17 Januari 2026, sekitar pukul 01.00 WIB, di perairan Sungai Pawan.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan satu rakit bermuatan sekitar 600 batang kayu bulat jenis rimba campuran serta dua unit perahu klotok air. Penindakan dilakukan tepat saat rakit kayu merapat di seberang sebuah industri pengolahan kayu yang berlokasi di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong.

Hasil pemeriksaan awal di lokasi menunjukkan seluruh kayu tidak dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sahnya Angkutan Hasil Hutan (SKSHHK) maupun perizinan lain yang diwajibkan. Petugas juga mengamankan lima orang yang berada di lokasi untuk dimintai keterangan.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas pengangkutan kayu bulat ilegal dari hulu Sungai Pawan.

“Tim bergerak cepat menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan rakit kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan tanpa izin. Saat diperiksa, tidak satu pun dokumen dapat ditunjukkan,” ujarnya.

Selain mengamankan barang bukti dan terduga pelaku, petugas juga melakukan pengamanan terhadap lokasi industri pengolahan kayu yang diduga menjadi tujuan pengiriman bahan baku ilegal tersebut guna kepentingan penyidikan lanjutan.

Para pelaku diduga melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dugaan pelanggaran merujuk pada Pasal 83 Ayat (1) Huruf b, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp2,5 miliar.

Leonardo menegaskan, penyidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan. “Kami akan mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan pemodal dan penerima manfaat utama, termasuk mendalami keterlibatan industri penampung,” tegasnya.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menambahkan bahwa operasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberantas kejahatan lingkungan. Menurutnya, penindakan tegas akan terus dilakukan untuk menekan deforestasi, mencegah kerusakan lingkungan, serta melindungi sumber daya alam dan keuangan negara dari praktik pembalakan liar, khususnya di wilayah Kalimantan Barat ***